Tito Karnavian Minta Kementerian PU Percepat Pembangunan Kantor Desa dan Sekolah Pascabencana
InfoNasabah.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan kantor desa dan pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan pemulihan fasilitas umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana.
Sejumlah Desa Rusak Parah, Kantor Perlu Dibangun Kembali
Tito mengatakan, sejumlah desa mengalami kerusakan parah akibat bencana. Bahkan, terdapat desa yang dilaporkan hilang tersapu banjir. Kondisi tersebut membuat pembangunan kembali kantor desa menjadi salah satu kebutuhan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Ada beberapa desa yang rusak dan itu bahkan ada yang hilang, sama dari Kemendagri maupun Kementerian Desa minta agar pembangunan kantor-kantor desa itu dapat dilaksanakan juga oleh Kementerian PU, Pak,” kata Tito.
Selain kantor desa, Tito meminta perhatian terhadap infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan masyarakat, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Pembangunan kembali fasilitas tersebut dinilai penting agar pelayanan pemerintahan desa dan kebutuhan dasar warga dapat kembali berjalan secara optimal setelah bencana.
Enam Puskesmas Pembantu di Sumut Belum Beroperasi
Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti enam puskesmas pembantu (pustu) di Sumatera Utara yang belum dapat beroperasi karena belum memiliki bangunan yang layak digunakan.
Menurut laporan Menteri Kesehatan yang disampaikan dalam rapat, Kementerian Kesehatan siap menyediakan tenaga kesehatan dan peralatan medis. Namun, pembangunan gedung masih membutuhkan dukungan Kementerian PU.
“Namun bangunannya, mereka minta dibangunkan oleh Menteri PU,” tutur Tito.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan layanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan tenaga medis dan peralatan. Ketersediaan bangunan yang aman dan layak juga menjadi prasyarat agar pelayanan kesehatan dapat kembali diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, Tito meminta koordinasi antarkementerian diperkuat agar pembangunan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana dapat segera ditindaklanjuti.
Sebanyak 99 Sekolah Darurat Masih Digunakan
Pemulihan fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang disampaikan dalam rapat, sebanyak 99 sekolah darurat masih digunakan di tiga provinsi terdampak.
Rinciannya, 71 sekolah berada di Aceh, 23 sekolah di Sumatera Barat, dan lima sekolah di Sumatera Utara.
Pemulihan fasilitas pendidikan tersebut melibatkan Kemendikdasmen, Kementerian PU, dan TNI Angkatan Darat. Meski kegiatan belajar mengajar telah berjalan, penggunaan ruang kelas darurat menunjukkan bahwa pemulihan sarana pendidikan masih memerlukan perhatian.
Tito meminta pembangunan atau perbaikan gedung sekolah dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di fasilitas yang lebih layak.
“Ini juga meskipun belajar sudah, tapi kelasnya darurat sehingga memerlukan dukungan dari Kementerian PU. Kalau bisa mohon dikoordinasikan dengan Kementerian Dikdasmen, Kementerian Kesehatan, untuk pembangunan atau perbaikan gedung-gedungnya,” harap Tito.
Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Tito menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Pembangunan kembali kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah diharapkan dapat memulihkan pelayanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat terdampak.
Percepatan pemulihan juga membutuhkan pembagian tugas yang jelas antarlembaga agar dukungan pembangunan fisik dapat berjalan seiring dengan penyediaan tenaga, peralatan, dan layanan bagi warga.
Dengan demikian, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali bangunan yang rusak, tetapi juga pada pemulihan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
