Kemiskinan dan Pengangguran Turun, tetapi Kerentanan Ekonomi Masih Membayangi

InfoNasabah.com -Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi kabar positif bagi perekonomian Indonesia. Namun, membaiknya indikator nasional belum tentu mencerminkan kondisi seluruh rumah tangga. Sebagian masyarakat masih menghadapi kerentanan ekonomi, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga beban kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Persoalannya bukan sekadar apakah angka statistik menunjukkan perbaikan, melainkan siapa yang benar-benar merasakan dampaknya. Bagi keluarga yang hanya bergantung pada satu pencari nafkah, kehilangan pekerjaan dapat menghapus rasa aman yang dibangun selama bertahun-tahun. Sementara itu, bagi warga terdampak asap karhutla, biaya kesehatan dan hilangnya waktu produktif tidak selalu tercermin dalam data luas lahan terbakar.

Statistik resmi tetap penting sebagai dasar penyusunan kebijakan. Namun, setiap indikator memiliki batas pengukuran. Jika angka agregat dianggap sebagai gambaran lengkap kehidupan masyarakat, pemerintah berisiko luput melihat beban yang masih ditanggung sebagian kelompok.

Dampak Karhutla Tidak Hanya Diukur dari Luas Lahan Terbakar

Karhutla menjadi contoh bahwa dampak suatu peristiwa dapat meluas jauh dari lokasi kejadian. Kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada 2026 memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Rentang estimasi yang lebar tersebut menunjukkan bahwa hasil penghitungan dipengaruhi metode dan asumsi yang digunakan. Angka itu merupakan estimasi model, bukan nilai kerugian yang seluruhnya telah diukur secara langsung di lapangan.

Meski demikian, kajian tersebut mengangkat persoalan penting. Dampak kebakaran tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas sekolah, pekerjaan, dan perjalanan, termasuk di wilayah yang tidak mengalami kebakaran secara langsung.

Beban yang timbul juga tidak seluruhnya tercatat sebagai pengeluaran pemerintah. Warga dapat menanggung sendiri biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, hingga waktu produktif yang terbuang.

CELIOS turut membedakan estimasi biaya kesehatan berdasarkan cakupan penduduk yang diperhitungkan. Ketika penghitungan tidak hanya memasukkan warga yang telah didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga warga yang bergejala tanpa berobat, estimasi biayanya menjadi jauh lebih besar.

Perbedaan tersebut tidak secara langsung membuktikan berapa banyak korban yang luput dari pencatatan. Namun, hal itu menunjukkan bahwa data pelayanan kesehatan saja belum tentu menggambarkan seluruh beban yang ditanggung masyarakat.

Kemiskinan Turun, tetapi Ketahanan Rumah Tangga Perlu Diperhatikan

Persoalan serupa muncul dalam membaca data kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dari 8,25 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430.000 orang menjadi 22,93 juta.

Perkembangan tersebut patut diapresiasi. Namun, penurunan kemiskinan perlu dibaca bersama perubahan biaya hidup dan kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Untuk rata-rata rumah tangga dengan 4,62 anggota, garis kemiskinan rumah tangga berada di sekitar Rp3,09 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata upah buruh pada Mei 2026 mencapai Rp3,39 juta.

Perbandingan tersebut bukan berarti setiap buruh hanya memperoleh upah sebesar itu atau setiap rumah tangga memiliki kebutuhan yang sama. Garis kemiskinan juga bukan ukuran ideal mengenai pendapatan yang cukup untuk hidup sejahtera.

Namun, selisih nominal sekitar Rp300.000 memberikan gambaran tentang terbatasnya ruang aman ekonomi bagi rumah tangga yang bergantung pada satu sumber penghasilan. Kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya kesehatan, atau lonjakan harga pangan dapat segera menggerus kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan.

Bahkan, rumah tangga yang belum tergolong miskin tetap berpotensi menghadapi kesulitan berat ketika penghasilannya terhenti. Karena itu, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan perlu diikuti penilaian terhadap kemampuan keluarga mempertahankan kesejahteraan saat menghadapi guncangan.

Pengangguran Menurun, tetapi Kualitas Pekerjaan Perlu Diuji

Pasar kerja juga menunjukkan gambaran yang perlu dibaca secara lebih menyeluruh. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun dari 4,68 persen pada Februari.

Di sisi lain, data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dihimpun Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari hingga September 2026.

Kedua angka tersebut tidak bertentangan karena mengukur hal yang berbeda. Tingkat pengangguran terbuka mencakup penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan memenuhi kriteria statistik tertentu. Sementara itu, data PHK mencatat kehilangan pekerjaan melalui sumber administrasi dengan cakupan tersendiri.

Sebagian pekerja yang terkena PHK mungkin telah memperoleh pekerjaan baru, menjalankan usaha sendiri, atau beralih ke sektor informal. Namun, angka agregat tersebut belum menjawab apakah pekerjaan baru mereka memberikan pendapatan dan perlindungan yang setara dengan pekerjaan sebelumnya.

Di sinilah kualitas perbaikan pasar kerja perlu diuji. Turunnya tingkat pengangguran merupakan perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menjelaskan apakah pekerja yang kehilangan pekerjaan telah pulih secara ekonomi.

Pemerintah perlu melihat lebih jauh berapa banyak pekerja yang kembali bekerja, apakah pendapatannya telah pulih, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Informasi tersebut penting agar penilaian terhadap pasar kerja tidak berhenti pada status bekerja atau menganggur.

Perbedaan waktu pemutakhiran data juga perlu diperhatikan. Angka PHK pada bulan terbaru dapat berubah ketika laporan baru masuk dan data diperbarui. Karena itu, angka sementara tidak semestinya langsung dianggap sebagai gambaran final.

Begitu pula perbedaan data pemerintah dan asosiasi pengusaha tidak otomatis membuktikan salah satu pihak keliru. Periode, definisi, sumber, dan metode penghitungan perlu diperiksa sebelum angka-angka tersebut dibandingkan.

Ketimpangan Menunjukkan Kemajuan Belum Tentu Merata

Ketimpangan menjadi dimensi lain dalam membaca perkembangan ekonomi. Gini ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025, tetapi turun dibandingkan 0,375 pada Maret 2025.

Dengan demikian, kesimpulan mengenai arah ketimpangan bergantung pada periode pembanding yang digunakan.

Gini ratio mengukur distribusi pengeluaran, bukan secara langsung menunjukkan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi atau kelompok mana yang paling rentan kehilangan pendapatan. Meski begitu, indikator ini mengingatkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua persoalan berbeda.

Jumlah penduduk miskin dapat berkurang tanpa berarti seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dalam proporsi yang sama.

Karena itu, ketika angka pengangguran turun, perhatian tidak seharusnya berhenti pada jumlah orang yang kembali bekerja. Perlu diketahui pula apakah mereka memperoleh penghasilan memadai, berapa lama mereka bertahan tanpa pekerjaan, dan apakah pekerjaan baru memberikan kepastian yang setara.

Hal serupa berlaku ketika angka kemiskinan menurun. Pertanyaan berikutnya bukan hanya berapa banyak orang yang telah melewati garis kemiskinan, tetapi juga seberapa kuat kemampuan mereka bertahan ketika penghasilan terputus atau pengeluaran mendadak meningkat.

Statistik Perlu Terhubung dengan Kondisi Masyarakat

Cara pandang yang sama diperlukan dalam membaca dampak bencana. Luas lahan terbakar memang penting untuk mengukur kejadian karhutla, tetapi belum cukup menjelaskan keseluruhan kerugian yang ditanggung masyarakat.

Biaya berobat, waktu kerja yang hilang, kegiatan belajar yang terganggu, hingga penurunan pendapatan usaha perlu menjadi bagian dari penilaian dampak. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih dahulu sekaligus menilai apakah upaya pencegahan benar-benar mengurangi risiko.

Dengan demikian, data tidak hanya menjadi laporan tentang apa yang telah terjadi. Data juga perlu menjadi dasar untuk memperkirakan kelompok yang paling terdampak dan menentukan tindakan yang dibutuhkan.

Statistik memperoleh makna lebih besar ketika angka agregat dihubungkan dengan keadaan rumah tangga, pekerja, dan masyarakat di lapangan. Data kemiskinan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan lingkungan perlu dibaca secara saling melengkapi.

Tujuannya bukan menggantikan indikator resmi atau mengabaikan kemajuan yang telah dicapai. Sebaliknya, pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui bahwa suatu indikator membaik, tetapi juga memahami kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaatnya.

Pada akhirnya, angka yang membaik tetap merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada bertambahnya jumlah penduduk yang melampaui garis kemiskinan atau turunnya tingkat pengangguran.

Ukuran lainnya adalah apakah keluarga memiliki bantalan ekonomi ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan, apakah warga terlindungi ketika bencana mengganggu kesehatan dan pendapatan, serta apakah peluang ekonomi menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Statistik seharusnya membantu pemerintah menemukan siapa yang masih rentan, bukan hanya merangkum berapa banyak indikator yang bergerak ke arah yang baik.

Angka yang baik bukan alasan untuk berhenti bertanya, melainkan titik awal untuk memahami apa yang masih harus diperbaiki. Sebab, setelah angka membaik, pertanyaan terpenting tetap sama: hidup siapa yang benar-benar lebih baik?