Jika Gibran Mundur, Ini 9 Nama yang Masuk Analisis Pengganti Wakil Presiden
InfoNasabah.com - Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, menyebut sembilan tokoh nasional yang dapat masuk dalam perhitungan politik apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI yang kini diemban Gibran Rakabuming Raka.
Kesembilan nama tersebut adalah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Pramono Anung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Surokim menegaskan, nama-nama itu bukan daftar calon resmi, melainkan hasil analisis mengenai kemungkinan perubahan konfigurasi politik apabila posisi wakil presiden kosong.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Pembahasan mengenai kemungkinan pergantian wakil presiden mencuat setelah adanya perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran dan pemberitaan tentang niat pengunduran dirinya. Gibran disebut telah menyampaikan keinginan tersebut kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Namun, selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Surokim mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong. Jika kekosongan terjadi, penggantinya harus dipilih melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa ketika jabatan wakil presiden kosong, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tersebut kemudian memilih wakil presiden dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelas Surokim.
Puan, Khofifah, dan sejumlah tokoh dengan pengalaman eksekutif
Dalam analisisnya, Surokim menyoroti sejumlah tokoh berdasarkan pengalaman pemerintahan, posisi politik, serta jaringan sosial yang dimiliki.
Khofifah Indar Parawansa, misalnya, memiliki pengalaman sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial. Ia juga menjabat Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, yang memberinya jaringan sosial di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Tokoh lainnya, Puan Maharani, memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR dan pernah menduduki jabatan menteri. Menurut Surokim, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pertimbangan terkait kemampuan menjalin komunikasi antara pemerintah dan parlemen.
Meski demikian, apabila Puan berpindah ke posisi wakil presiden, perubahan itu juga akan berpengaruh terhadap susunan kepemimpinan DPR dan relasi politik dengan PDI Perjuangan.
Dalam pembahasan yang sama, Surokim turut menyebut Pramono Anung sebagai figur alternatif. Pramono saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta dan dinilai dapat menjadi bagian dari berbagai kemungkinan konfigurasi politik.
Sementara itu, AHY memiliki pengalaman di pemerintahan melalui jabatan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga menjadi bagian dari modal politik yang diperhitungkan. Namun, kemungkinan tersebut berkaitan pula dengan keseimbangan keterwakilan partai dalam koalisi pemerintahan.
Sri Sultan Hamengku Buwono X juga masuk dalam daftar analisis. Surokim menyoroti legitimasi kultural, pengalaman memimpin pemerintahan daerah, serta peran simbolik Sultan yang dapat menjadi pertimbangan dalam dinamika politik nasional.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad disebut memiliki pengalaman mengoordinasikan komunikasi antara Presiden, Partai Gerindra, dan parlemen. Surokim mengingatkan, jika posisi presiden dan wakil presiden sama-sama ditempati figur dari partai yang sama, hal itu berpotensi memunculkan persepsi dominasi di antara partai-partai koalisi.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud masuk dalam skenario politik
Tiga tokoh lain yang disebut Surokim adalah Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Muhaimin memiliki pengalaman di kabinet serta dukungan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai tersebut memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024. Menurut Surokim, keterlibatan Muhaimin dalam pemerintahan dapat berkaitan dengan upaya memperkuat hubungan politik dengan PKB, meskipun keseimbangan antarpartai koalisi tetap menjadi pertimbangan.
Sementara itu, Anies Baswedan dan Mahfud MD dipandang sebagai tokoh yang berasal dari luar lingkaran utama koalisi pemerintahan. Keduanya memiliki pengalaman dan basis penerimaan politik yang berbeda, sehingga turut masuk dalam analisis mengenai kemungkinan rekonsiliasi antarelite.
Meski demikian, Surokim mengingatkan bahwa kesepakatan di tingkat elite belum tentu mencerminkan rekonsiliasi di kalangan pemilih. Selain itu, belum ada kepastian bahwa tokoh-tokoh yang disebut bersedia menempati jabatan wakil presiden.
Stabilitas koalisi menjadi pertimbangan Prabowo
Menurut Surokim, pembahasan mengenai sosok pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari upaya Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan.
Ia menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menggambarkan strategi presiden dalam membangun serta mempertahankan dukungan koalisi politik.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” kata Surokim.
Ia juga menyoroti risiko munculnya dual power, yakni dua pusat pengaruh dalam pemerintahan. Menurutnya, pembagian kewenangan dan kejelasan kepemimpinan diperlukan agar birokrasi tidak menghadapi dua pusat komando yang saling bersaing.
Surokim menilai pemilihan wakil presiden tidak cukup hanya mempertimbangkan kedekatan dengan Presiden atau daya tawar partai. Figur yang diusulkan juga perlu memiliki kemampuan menjalankan tugas pemerintahan dan tanggung jawab konstitusional.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.
Di sisi lain, Khofifah Indar Parawansa memberikan respons singkat ketika ditanya mengenai namanya yang masuk dalam analisis sebagai salah satu figur potensial pengganti Gibran.
“Waduh, waduh. Iki lho crito soal APBD,” ujar Khofifah sambil berlalu meninggalkan gedung DPRD Jatim.v
