Agung Firman: Ketidaksesuaian Kuota Haji Tak Otomatis Jadi Kerugian Negara
InfoNasabah.com - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2022, Agung Firman Sampurna, menilai ketidaksesuaian pembagian kuota haji tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Menurut dia, kuota haji bukan aset milik pemerintah sehingga persoalan distribusinya perlu dibedakan dari unsur kerugian negara yang harus dibuktikan secara nyata dan pasti.
Pandangan tersebut disampaikan Agung saat menjadi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas ya. Penggunaan kewenangan administratif bukan kerugian keuangan negara," kata Agung.
Ia mendasarkan penjelasannya pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aturan tersebut, kerugian negara didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum.
Atas dasar itu, Agung berpendapat persoalan administratif dalam penetapan dan pembagian kuota belum cukup untuk disebut sebagai kerugian negara apabila tidak terdapat pengurangan kekayaan negara yang bisa dihitung secara pasti.
Meski demikian, ia menyebut dugaan pelanggaran dalam proses penetapan maupun distribusi kuota tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Pembuktian kerugian negara, menurutnya, harus didasarkan pada fakta dan perhitungan yang jelas.
Agung sebut kuota haji bukan aset negara
Dalam persidangan, Agung menerangkan bahwa kuota haji merupakan alokasi administratif yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia melalui kesepakatan kedua negara.
Pemerintah Indonesia memang berwenang menentukan distribusi kuota tersebut. Namun, kewenangan itu tidak dapat diartikan sebagai kepemilikan pemerintah atas kuota haji.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Agung.
Ia kemudian merujuk Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan itu menjelaskan bahwa barang milik negara merupakan barang yang dibeli atau diperoleh menggunakan APBN maupun melalui perolehan lain yang sah.
Menurut Agung, kuota haji tidak memenuhi kategori tersebut. Kuota bukan barang yang diperoleh melalui transaksi ekonomi dan tidak dibukukan sebagai aset dalam laporan keuangan pemerintah.
"Kewenangan pemerintah menetapkan dan mendistribusikan kuota merupakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, bukan bukti kepemilikan aset," katanya.
Agung bedakan kuota dengan dana setoran haji
Agung juga membedakan status kuota haji dari aktivitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan kegiatan penyelenggaraan haji termasuk dalam lingkup keuangan negara, tetapi status tersebut tidak otomatis berlaku pada kuota yang dialokasikan kepada Indonesia.
"Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara," kata Agung.
Mengenai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Agung menyatakan dana tersebut merupakan titipan jemaah, bukan pendapatan negara.
"Dana setoran ibadah haji merupakan dana titipan. Ya, dana titipan milik jemaah yang dikelola oleh BPKH. Ini penting sekali, ini bukan pendapatan negara," kata Agung.
Ia mengacu pada Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menurut penjelasannya, aturan tersebut mengatur sumber dana setoran haji yang berasal dari jemaah serta statusnya sebagai dana titipan.
Agung menambahkan, dalam laporan keuangan BPKH, dana tersebut dibukukan sebagai kewajiban atau liabilities, bukan sebagai penambah kekayaan negara.
"Untuk dipahami barangkali saya tambahkan penjelasan saya ketika dana itu diterima itu dicatat sebagai kewajiban. Ini laporan keuangan itu akan mencatat itu sebagai liabilities bukan penambah kekayaan itu," ungkapnya.
KPK hitung dugaan kerugian negara Rp622,09 miliar
Keterangan Agung di persidangan merupakan bagian dari pembelaan pihak Yaqut. Sementara itu, KPK dalam dakwaannya menyebut perkara pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp622,09 miliar.
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Angka kerugian yang dicantumkan dalam dakwaan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.
KPK merinci dugaan kerugian itu dalam tiga bagian. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 sebesar Rp39,95 miliar. Ketiga, pembayaran biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 senilai Rp143,92 miliar.
Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Perkara tersebut masih bergulir di persidangan. Pendapat Agung sebagai ahli dari pihak terdakwa akan menjadi salah satu materi yang dinilai majelis hakim bersama alat bukti dan keterangan lain sebelum menjatuhkan putusan.
