Eksepsi Tuti Apriyani Ditolak Hakim PN Palembang, Sidang Dugaan Pemalsuan Surat Berlanjut
InfoNasabah.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Tuti Apriyani, SH, dalam perkara dugaan pemalsuan surat terkait proyek pembangunan jaringan perpipaan air limbah atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Palembang.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, termasuk pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hingga sidang putusan sela digelar, Tuti diketahui belum ditahan di rumah tahanan (rutan).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Oloan Exodus Hutabarat. Dalam putusan selanya, majelis menyatakan menolak seluruh perlawanan dari pihak terdakwa dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan.
Kuasa hukum korban, Hendri Ferdy SH, menyambut keputusan tersebut. Ia berharap proses persidangan berikutnya dapat mengungkap perkara secara jelas dan memberikan keadilan bagi kliennya.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan majelis hakim dalam putusan sela ini karena perlawanan dari penasihat hukum terdakwa ditolak, sehingga perkara akan dilanjutkan,” ujar Hendri.
Hendri juga meminta agar kemungkinan penahanan Tuti dipertimbangkan dalam persidangan mendatang. Ia menyebut pihak korban belum memperoleh pengembalian modal secara penuh dan memperkirakan kerugian yang dialami mencapai sekitar Rp7 miliar.
“Harapan kami untuk agenda selanjutnya, terdakwa bisa dilakukan penahanan rutan.
Karena korban ini perlu mendapatkan keadilan. Jangankan mendapatkan keuntungan, modalnya saja belum kembali sekitar Rp7 miliar,” tegasnya.
Terkait belum ditahannya terdakwa, Hendri mengaku tidak mengetahui alasan maupun pertimbangan yang mendasarinya. Menurut dia, pihak korban belum menerima penjelasan mengenai hal tersebut.
“Kalau alasan tidak ditahan, itu harus ditanyakan kepada majelis hakim karena merupakan kewenangan mereka.
Kami juga tidak tahu apa alasannya, apakah karena sakit atau ada pertimbangan lain. Itu tidak pernah dijelaskan kepada kami,” ungkapnya.
Ia berharap proses hukum berikutnya dapat berlangsung terbuka sehingga perkara tersebut bisa diperiksa secara menyeluruh.
“Kami berharap pada sidang berikutnya perkara ini bisa dibuka secara terang-benderang, sehingga klien kami mendapatkan keadilan dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
Awal perkara dari kerja sama investasi proyek IPAL
Berdasarkan dakwaan JPU, perkara ini berkaitan dengan penggunaan dokumen yang diduga dipalsukan atau dibuat seolah-olah sebagai surat yang sah. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan struktur kepengurusan PT Kartika Ekayasa Cabang Palembang.
Peristiwa bermula ketika PT Kartika Ekayasa membuka kantor cabang di Palembang pada Desember 2023. Saat itu, Monang Napitupulu menjabat Direktur Pusat, Irianto OMS sebagai Komisaris, Tuti Apriyani sebagai Kepala Cabang Palembang, dan Yanhairi sebagai Wakil Kepala Cabang.
Perusahaan kemudian memperoleh kontrak pembangunan jaringan perpipaan air limbah PCSP Paket C1 (IPAL) PUPR Kota Palembang dengan nilai Rp49.382.787.800.
Untuk mendukung pembiayaan pekerjaan, Tuti melalui komunikasi dengan Asep Nugraha mencari investor. Asep kemudian mempertemukan pihak perusahaan dengan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Keduanya disebut menyepakati kerja sama operasional dengan nilai investasi awal Rp10 miliar. Salah satu persyaratan yang diajukan adalah memasukkan nama M. Alnando ke dalam struktur kepengurusan cabang perusahaan sebagai Wakil Pimpinan II.
Menurut dakwaan, Tuti menyetujui permintaan tersebut dan meminta Irianto mengurus perubahan akta perusahaan melalui notaris.
Pengurusan dokumen dilakukan dengan mengirimkan salinan KTP dan NPWP M. Alnando. Namun, JPU menyebut penambahan nama dalam akta seharusnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dihadiri para pihak di hadapan notaris.
Dugaan pemalsuan kemudian dikaitkan dengan akta perubahan yang mencantumkan M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II. Dokumen tersebut menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya, yakni Akta Nomor 14 tertanggal 15 Desember 2023.
Dokumen diduga dipakai untuk mengubah spesimen tanda tangan rekening
Dalam dakwaan, akta tersebut selanjutnya disebut digunakan dalam proses perubahan spesimen tanda tangan rekening perusahaan.
Pada 22 Mei 2024, Tuti bersama M. Alnando dan Asep mendatangi Bank Sumsel Babel Cabang Plaju untuk menambahkan spesimen tanda tangan pada rekening giro PT Kartika Ekayasa.
Tuti diduga menunjukkan akta yang mencantumkan M. Alnando sebagai Wakil Pimpinan II untuk mendukung proses penambahan spesimen tanda tangan tersebut.
M. Alnando dan Sri M. Tuti kemudian terlibat dalam pelaksanaan proyek IPAL. Namun, hubungan kerja sama disebut mulai bermasalah setelah pekerjaan mengalami keterlambatan dan mendapat surat peringatan dari Dinas PUPR Kota Palembang.
JPU juga menguraikan dugaan bahwa Tuti mengajukan perubahan atau amandemen kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa sepengetahuan M. Alnando dan Sri M. Tuti.
Selain itu, terdakwa diduga memindahkan rekening penerimaan pembayaran proyek ke rekening baru PT Kartika Ekayasa. Rekening tersebut disebut tidak lagi mencantumkan spesimen tanda tangan M. Alnando.
Akibatnya, pembayaran termin berikutnya disebut masuk ke rekening baru tanpa sepengetahuan pihak yang sebelumnya terlibat dalam kerja sama operasional.
JPU uraikan selisih modal dan pembayaran Rp6,84 miliar
Dalam dakwaan, JPU menyebut proyek IPAL tersebut telah diselesaikan hingga 100 persen. Pekerjaan dinyatakan selesai berdasarkan berita acara serah terima tertanggal 19 September 2025.
Namun, M. Alnando dan Sri M. Tuti disebut telah mengeluarkan dana sekitar Rp29,52 miliar untuk membiayai pengerjaan proyek. Sementara pembayaran yang diterima keduanya mencapai sekitar Rp22,67 miliar setelah dikurangi pajak dan denda.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp6,84 miliar antara modal yang dikeluarkan dan pembayaran yang diterima. Nilai tersebut tercantum dalam uraian dakwaan JPU sebagai kerugian dalam perkara ini.
Di sisi lain, Hendri sebelumnya menyampaikan perkiraan kerugian pihak korban sekitar Rp7 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan kuasa hukum korban, sedangkan Rp6,84 miliar merupakan perhitungan yang diuraikan dalam dakwaan.
Tuti Apriyani didakwa dengan Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah seluruh eksepsi ditolak, perkara akan memasuki tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Dugaan perbuatan yang didakwakan kepada Tuti masih harus diuji melalui proses persidangan sebelum majelis hakim menentukan putusan akhir.
