Agun Gunandjar Dorong Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk Cegah Politik Uang di Pemilu 2029
InfoNasabah.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk mencegah praktik politik uang dan mengantisipasi sikap apatis masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Agun dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Hotel Tyara Plaza, Ciamis, Senin (26/10/2026). Ia menegaskan, pendidikan pemilih tidak cukup hanya mendorong masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga harus membekali mereka agar mampu menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab.
"Menjelang Pemilu 2029, saya ingin membangun kesadaran bahwa pemegang kedaulatan adalah pemilih. Pendidikan pemilih bukan sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS, tetapi membekali mereka dengan kemampuan menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab," ujar Agun.
Menurut Agun, politik uang masih menjadi persoalan serius dalam kontestasi politik. Praktik tersebut berpotensi mengalihkan pertimbangan pemilih dari kapasitas, pengalaman, integritas, dan rekam jejak kandidat menjadi sekadar keuntungan materi.
Karena itu, masyarakat perlu memahami kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Pendidikan pemilih yang memadai diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh iming-iming materi saat menentukan pilihan politik.
Pemilih Pemula Gen Z dan Gen Alpha Jadi Perhatian
Pendidikan pemilih berkelanjutan juga diarahkan kepada kelompok pemilih pemula, terutama Generasi Z dan Generasi Alpha yang akan memasuki usia pemilih pada periode mendatang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis mencatat jumlah pemilih pemula meningkat hingga hampir 50 persen berdasarkan pendataan pemilih berkelanjutan pada periode sebelumnya.
Untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai demokrasi, Agun mendorong pemberian porsi yang ideal bagi pendidikan Pancasila, demokrasi, dan kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memahami tata cara menggunakan hak pilih. Mereka juga perlu memiliki pemahaman tentang nilai kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi.
Literasi Digital untuk Menilai Rekam Jejak Kandidat
Selain pendidikan kewarganegaraan, Agun menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial. Peralihan diskusi dari pertemuan tatap muka ke ruang digital membuat literasi politik dan digital semakin penting, terutama bagi pemilih muda.
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial. Platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menelusuri integritas, pengalaman, dan rekam jejak kandidat sebelum menentukan pilihan di TPS.
Kemampuan memilah informasi diharapkan membantu pemilih membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari konten yang berpotensi menyesatkan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas pemilihan dan pengurangan risiko terpengaruh informasi yang tidak akurat.
Agun juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilih berdasarkan hati nurani serta mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan politik yang diambil.
"Kalau tidak memilih, Anda turut membiarkan ketidakpastian, bahkan kemungkinan kondisi yang lebih buruk, terjadi dalam kehidupan Anda selama lima tahun ke depan," tegasnya.
KPU Ciamis Apresiasi Sinergi Pendidikan Pemilih
Ketua KPU Ciamis Oong Ramdani mengapresiasi sinergi antara DPR RI, KPU RI, dan KPU daerah dalam memberikan pemahaman demokrasi sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa.
Menurut Oong, pendidikan pemilih berperan penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas menggunakan hak pilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
"Pemilih harus cerdas, penyelenggara berintegritas, dan hasilnya adalah anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, bahkan bupati yang berkualitas," tutur Oong.
Melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan berharap kesadaran politik masyarakat semakin kuat menjelang Pemilu 2029. Pendidikan pemilih diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi di TPS, tetapi juga mendorong masyarakat menilai kandidat berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejaknya.
