Prabowo Soroti Keuntungan Pengelolaan SDA Indonesia yang Dibawa ke Luar Negeri
InfoNasabah.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keuntungan dari kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang justru dibawa ke luar negeri oleh sejumlah pelaku usaha. Ia meminta agar pemberian izin dan fasilitas pemerintah kepada pengusaha diimbangi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat di dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, ia menyinggung sejumlah bentuk hak pengelolaan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha, di antaranya hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI).
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi pihak yang ingin menjalankan usaha di Indonesia. Namun, ia menilai fasilitas tersebut perlu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Ia juga menyinggung kebiasaan pemerintah yang dinilainya terlalu mudah memberikan berbagai hak pengelolaan kepada pemohon izin usaha. Menurut Prabowo, fasilitas seperti HGU, IUP, dan HTI telah diberikan kepada sejumlah pelaku usaha.
"Dan bangsa Indonesia ini mungkin kebaikan, mungkin juga kelemahan kita. Kita terlalu baik. Kita ramah. Iya, kan? Sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI, sudah dikasih apa?" ucap Prabowo.
Ia kemudian mengingatkan bahwa izin pengelolaan tersebut dapat berlaku selama belasan hingga puluhan tahun. Dalam pengajuan izin, para pemohon disebut kerap memperkenalkan diri sebagai warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan pejabat daerah maupun pemerintah pusat.
“Dikasih belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta apa itu? HGU. Ya, minta HTI, ya, ke Bupati, Gubernur, Menteri. Kalau minta, mengaku, saya Warga Negara Indonesia,” sambungnya.
Dalam pidato yang sama, Prabowo meminta kalangan intelektual Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ikut mengawasi pengelolaan kekayaan alam nasional. Ia menyebut para tokoh organisasi tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat di daerah sehingga dapat menyaksikan secara langsung persoalan pemanfaatan sumber daya alam.
"Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat, Anda ada di daerah-daerah, Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo menyatakan pemerintah sedang berupaya membenahi sistem pengelolaan yang dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menegaskan, langkah tersebut diarahkan untuk menyelamatkan kekayaan nasional agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
