MPR Diminta Periksa Ketat Legalitas Calon Wapres Pengganti Gibran
InfoNasabah.com - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta memastikan legalitas calon, keabsahan dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar proses pergantian jabatan tidak berhenti pada formalitas politik.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan ketiga aspek tersebut harus menjadi perhatian utama tim verifikasi. Ia meminta seluruh calon diperiksa menggunakan standar yang setara tanpa dipengaruhi afiliasi maupun dukungan politik.
"Tim verifikasi harus benar-benar menguji tiga hal: legalitas calon, validitas dokumen, dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Tidak boleh ada standar ganda, apalagi perlakuan istimewa karena calon tersebut diusung oleh kekuatan politik tertentu," kata Arifki kepada Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Arifki menilai MPR perlu menjaga independensi dan objektivitas selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, lembaga tersebut tidak semestinya hanya mengesahkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para elite politik.
"Titik krusial dalam proses verifikasi ini adalah jangan sampai MPR hanya menjadi stempel formalitas dari kesepakatan politik elite," ujarnya.
Ia menjelaskan, pergantian posisi Wapres tidak cukup hanya dengan menentukan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut. Figur yang dipilih juga harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional pada masa mendatang.
"Proses ini bukan sekadar mencari siapa yang bisa menggantikan posisi Wakil Presiden, tetapi memastikan bahwa orang yang terpilih memiliki legitimasi hukum yang tidak bisa dipersoalkan," katanya.
Karena itu, Arifki menekankan bahwa pemeriksaan terhadap persyaratan hukum harus diselesaikan sebelum calon ditetapkan melalui kesepakatan politik. Ia mengingatkan agar ketentuan konstitusi tidak justru diperiksa setelah para elite mencapai kompromi.
"Jangan sampai calonnya sudah disepakati di ruang elite, tetapi persyaratan konstitusionalnya justru menjadi urusan belakangan. Hukum harus mendahului kompromi politik, bukan sebaliknya," tutur Arifki.
MPR Siapkan Tim Verifikasi dengan 36 Anggota
Sebelumnya, MPR telah membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan dan persyaratan calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut tim tersebut beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan lembaga itu.
"Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Namun, Muzani belum mengungkapkan daftar anggota tim maupun nama pimpinan MPR yang akan ditunjuk sebagai ketua. Ia menjelaskan, tugas tim tersebut adalah memeriksa seluruh persyaratan calon Wapres yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
