KPK Dalami Dugaan Setoran ATR/BPN, 8 Kepala Kantah Dijadwalkan Diperiksa

InfoNasabah.com - Polda Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai rencana pemeriksaan delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan pemberian setoran kepada pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi terlebih dahulu informasi mengenai rencana penggunaan fasilitas kepolisian untuk memeriksa para saksi.

"Terkait informasi pemanggilan sejumlah kepala kantor pertanahan oleh KPK, sebagaimana telah disampaikan melalui pemberitaan, kami memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang ditangani oleh KPK," kata Jules, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Jules, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan sebelum fasilitas Polda Jatim digunakan sebagai tempat pemeriksaan dalam perkara tersebut.

"Mengenai informasi rencana penggunaan fasilitas di Polda Jawa Timur sebagai lokasi pemeriksaan, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait," lanjutnya.

Ia menambahkan, kepastian jadwal pemeriksaan, identitas saksi yang dipanggil, hingga perkembangan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Karena itu, Polda Jatim meminta informasi lebih lanjut dikonfirmasi kepada lembaga tersebut.

"Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang," pungkasnya.

KPK Agendakan Pemeriksaan Sembilan Kepala Kantor Pertanahan

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan. Berdasarkan laporan detikNews, delapan pejabat akan diperiksa di Polda Jatim, sedangkan satu saksi lainnya dijadwalkan memberikan keterangan di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan aliran setoran kepada pejabat Kementerian ATR/BPN.

"(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Selain menelusuri dugaan setoran, penyidik juga akan menggali keterangan para kepala kantor pertanahan terkait penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.

Adapun delapan kepala kantor pertanahan yang masuk agenda pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur yakni:

1. Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025-sekarang).

2. Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025-sekarang).

3. Agung Basuki, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026-sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025-Mei 2026).

4. Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025-sekarang).

5. Nasep Vandi Sulistyo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025-April 2026).

6. Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025-sekarang).

7. Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025-sekarang).

8. Ir. M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026-sekarang).