Arif Novianto Soroti Risiko Kesenjangan Upah dalam UU Ketenagakerjaan Baru
InfoNasabah.com - Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai formula pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya menjawab persoalan kesenjangan upah minimum antarwilayah. Meski kebutuhan hidup layak (KHL) telah menjadi salah satu pertimbangan, besaran kenaikan upah masih ditentukan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Menurut Arif, regulasi baru tersebut memang menghadirkan perubahan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Salah satunya adalah memasukkan KHL dalam proses penetapan upah, dengan pengukuran yang mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Dalam UU baru, formula pengupahan masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1. Memang ada tambahan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL), bahkan pengukuran KHL diarahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota," ucap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Namun, Arif menilai kondisi perekonomian dan produktivitas daerah masih memiliki pengaruh besar terhadap penentuan kenaikan upah. Jika faktor tersebut menjadi acuan dominan, perbedaan tingkat upah antarwilayah dikhawatirkan terus berulang.
Ia membandingkan upah di Yogyakarta yang berkisar Rp 2,4 juta dengan Jakarta yang mencapai Rp 5,7 juta. Arif menilai perbedaan nominal tersebut cukup mencolok, sedangkan selisih biaya hidup di kedua wilayah tidak terlalu besar.
"Persoalannya, kalau pertimbangan menekankan kondisi ekonomi daerah, ada risiko ketimpangan upah antardaerah terus direproduksi. Misalnya, sekarang antara upah di Yogya yang hanya Rp 2,4 juta, bandingkan dengan Jakarta yang Rp 5,7 juta, dua kali lipat lebih, padahal biaya hidup tidak terlalu terpaut jauh," sambung dia.
Arif menjelaskan, besaran upah minimum tidak selalu mencerminkan perbedaan kebutuhan hidup pekerja. Pekerja yang berada di daerah dengan tingkat upah lebih rendah tetap harus menanggung pengeluaran pokok, mulai dari pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar penetapan upah tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan perusahaan maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Aspek pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial juga perlu masuk dalam perhitungan kebijakan pengupahan.
Ia juga mengingatkan agar upah rendah tidak dijadikan daya tarik utama untuk mendatangkan investasi. Menurut Arif, perlindungan terhadap pekerja perlu tetap diperhatikan ketika pemerintah menyusun kebijakan ekonomi daerah.
"Karena itu, penguatan basis KHL, transparansi perhitungan, dan keterlibatan serikat buruh dalam dewan pengupahan menjadi sangat penting," tutur dia.
Selain penguatan KHL dan keterbukaan dalam perhitungan, Arif menilai serikat pekerja perlu dilibatkan dalam pengawasan penetapan upah minimum. Ia menegaskan, upah minimum semestinya berfungsi sebagai batas perlindungan bagi pekerja, bukan dijadikan standar pembayaran yang sama bagi seluruh karyawan tanpa memperhatikan masa kerja, pengalaman, dan kompetensi.
DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Oktober 2026
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan itu dilakukan setelah proses revisi yang berkaitan dengan gugatan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023.
Sebelumnya, sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja digugat serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap merugikan pekerja. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan meminta DPR bersama pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang.
Proses revisi diwajibkan selesai paling lambat pada Oktober 2026. Regulasi Pelindungan Ketenagakerjaan yang akhirnya disahkan DPR tersebut memuat 23 bab dan 313 pasal.
Pengesahan UU baru ini menjadi bagian dari perubahan kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk pengaturan sistem pengupahan, perlindungan pekerja, serta upaya pemerataan kesejahteraan buruh.
