Inflasi Oktober 2026 Turun Jadi 3,23 Persen, Harga Pangan Masih Naik
InfoNasabah.com - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi September 2026 yang mencapai 3,28 persen dan masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Meski inflasi melandai, tekanan harga pangan masih perlu diwaspadai. Pasalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat membebani pengeluaran rumah tangga dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Bank Indonesia (BI) pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober mencapai 0,22 persen. BI menilai perkembangan tersebut mencerminkan stabilitas harga yang tetap terjaga berkat koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral.
Namun, inflasi yang berada dalam sasaran bukan berarti harga barang dan jasa mengalami penurunan. Harga sejumlah kebutuhan sehari-hari masih dapat meningkat, sehingga beban pengeluaran masyarakat tetap bertambah apabila tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan.
Inflasi Pangan Tahunan Naik Menjadi 5,81 Persen
Tekanan inflasi pada Oktober 2026 menunjukkan perkembangan berbeda di setiap kelompok pengeluaran. Kelompok inti mencatat inflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan dan 2,56 persen secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga inti masih relatif terkendali.
Sebaliknya, kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) masih mencatat kenaikan harga. Inflasi kelompok ini mencapai 0,77 persen secara bulanan, melambat dibandingkan September 2026 yang sebesar 1,46 persen. Meski demikian, secara tahunan inflasi pangan meningkat dari 5,03 persen menjadi 5,81 persen.
Sementara itu, kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi 0,09 persen secara bulanan dan 3,24 persen secara tahunan. Salah satu faktor yang memengaruhi kelompok tersebut adalah tarif angkutan udara, seiring penerapan fuel surcharge sebesar 40 persen untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Perkembangan ini menunjukkan tekanan biaya hidup tidak hanya bersumber dari harga pangan, tetapi juga dapat dipengaruhi kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan lainnya.
Dampak kenaikan harga tersebut cenderung lebih berat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah. Kelompok ini umumnya menggunakan bagian lebih besar dari pendapatannya untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, kenaikan harga pangan dapat langsung menekan anggaran rumah tangga.
Pengendalian inflasi pun perlu diarahkan tidak hanya untuk menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau agar daya beli masyarakat terlindungi.
BI dan Pemerintah Perkuat Pengendalian Pasokan Pangan
Upaya menjaga stabilitas harga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pergerakan harga barang dan jasa tidak hanya dipengaruhi permintaan serta kebijakan moneter, tetapi juga ketersediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, kondisi cuaca, biaya transportasi, hingga perkembangan harga komoditas global.
Koordinasi pengendalian inflasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi tersebut juga diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Kerja sama antarlembaga ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan. Penurunan produksi di suatu wilayah, misalnya, dapat mengurangi pasokan ke pasar dan mendorong kenaikan harga. Risiko tersebut juga dapat meningkat ketika terjadi cuaca ekstrem, termasuk ancaman El Niño yang berpotensi mengganggu produksi dan ketersediaan komoditas pangan.
Dalam menghadapi berbagai risiko itu, kebijakan moneter BI perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah yang berfokus pada penguatan pasokan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pangan strategis, memperluas kerja sama antardaerah, serta mengantisipasi gangguan produksi.
Pembagian peran tersebut penting karena kebijakan moneter berfungsi menjaga stabilitas permintaan dan ekspektasi inflasi. Adapun pemerintah berperan memastikan barang tersedia dalam jumlah memadai dan dapat dijangkau masyarakat.
BI Proyeksikan Inflasi 2026 dan 2027 Tetap dalam Sasaran
Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen. Untuk menjaga proyeksi tersebut, konsistensi kebijakan stabilitas moneter dan koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah perlu terus dipertahankan.
Keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur berdasarkan angka statistik. Stabilitas harga juga perlu tercermin dalam ketersediaan barang di pasar, distribusi yang lancar, serta harga kebutuhan sehari-hari yang terjangkau.
Oleh karena itu, sinergi BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi sesuai sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
