KPK Dalami Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus OTT Perades Pati
InfoNasabah.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka kemungkinan mengembangkan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengisian perangkat desa (perades) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta persidangan dan kecukupan alat bukti.
Meski tiga kepala desa yang terjerat perkara tersebut telah menjalani proses persidangan dan dinyatakan bersalah, KPK belum menutup peluang adanya penanganan hukum lanjutan. Pengembangan perkara dapat dilakukan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain.
Jaksa Eksekutor KPK, Beny Harkat, menegaskan bahwa pihak lain dapat ikut ditelusuri apabila terdapat alat bukti yang mendukung.
"Apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak, kalau ada alat buktinya maka akan dikembangkan ke pihak lain yang terlibat," kata Beny usai mengantar salah satu kades ke Lapas Pati, Kamis (12/11/2026).
Dalam perkara OTT pengisian perangkat desa tersebut, tiga kepala desa yang telah dijatuhi hukuman adalah Abdul Suyono, Sukarjan, dan Sumarjiono.
Abdul Suyono dan Sukarjan saat ini menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang. Sementara Sumarjiono ditempatkan di Lapas Pati.
Penyidik KPK Disebut Telah Memiliki Data
Beny menyebut penyidik KPK diyakini telah mengantongi sejumlah data terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara OTT perades tersebut. Meski demikian, data yang dimiliki masih perlu dibahas melalui ekspose atau gelar perkara sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.
Menurutnya, ekspose menjadi tahapan untuk mengevaluasi hasil penanganan perkara sekaligus menilai apakah bukti yang tersedia cukup untuk mengembangkan penyidikan.
"Kalau keterlibatan pihak lain, saya yakin penyidik KPK sudah mengantongi data, tinggal nanti bagaimana eksposenya," jelas Beny.
Melalui proses tersebut, penyidik akan membahas kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Dengan demikian, berakhirnya persidangan terhadap tiga kepala desa belum tentu menjadi akhir penanganan kasus OTT perades. KPK masih memiliki peluang menelusuri pihak lain sepanjang ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Namun, kemungkinan pengembangan perkara tersebut belum berarti pihak lain telah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan mengenai tindak lanjut penanganan kasus tetap bergantung pada hasil ekspose dan penilaian penyidik KPK.
