Kerugian Negara Bukan Bukti Otomatis Korupsi, Standar Pembuktian Perlu Diperkuat

InfoNasabah.com - Perdebatan tentang unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi seharusnya tidak terjebak pada pilihan antara melindungi pejabat dari kriminalisasi dan melemahkan pemberantasan korupsi. Persoalan utamanya ialah bagaimana merumuskan unsur delik dan standar pembuktian secara tegas agar keputusan yang sah tidak dipidana hanya karena berujung rugi, sementara penyalahgunaan kewenangan tetap dapat ditindak.

Usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi memantik perdebatan hukum. Polemik muncul setelah pernyataannya mengenai rumusan korupsi dalam Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dipahami sebagai gagasan untuk menghapus unsur kerugian negara dari delik korupsi.

Namun, pada 21 Oktober 2026, DEN mengklarifikasi bahwa rekomendasinya bukan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara. Luhut menegaskan bahwa yang perlu disempurnakan adalah pembuktian agar lebih jelas, objektif, dan konsisten. DEN juga mengusulkan penambahan delik korupsi yang belum diatur dalam hukum nasional. (Klarifikasi resmi DEN)

Perbedaan antara menghapus unsur delik dan memperjelas cara membuktikannya sangat mendasar. Yang pertama dapat mengubah cakupan pertanggungjawaban pidana, sedangkan yang kedua bertujuan memperkuat kepastian hukum tanpa menghilangkan pertanggungjawaban atas korupsi.

Karena itu, perdebatan ini seharusnya tidak diarahkan pada pilihan semu: mempertahankan pasal berarti mengkriminalisasi pejabat, sedangkan menghapus unsur kerugian negara berarti membebaskan koruptor.

Pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana hukum membedakan kerugian sebagai akibat risiko yang sah dari kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan.

Kerugian Negara Bukan Bukti Otomatis Korupsi

Dalam negara hukum, kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam delik korupsi tertentu. Namun, angka kerugian tidak boleh menjadi jalan pintas pembuktian. Kerugian adalah akibat yang harus dijelaskan hubungan dan penyebabnya, bukan bukti otomatis bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Sebaliknya, tidak semua tindak pidana korupsi menghasilkan kerugian negara yang mudah dihitung. Penyuapan, misalnya, dapat merusak integritas pengambilan keputusan publik meskipun kerugian keuangan negara tidak langsung terlihat atau tidak mudah diukur. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan rumusan delik yang mampu menjangkau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus standar pembuktian yang melindungi hak warga negara.

Dari perspektif politik hukum, unsur kerugian negara tidak semestinya dihapus hanya untuk mengatasi risiko kriminalisasi kebijakan. Yang perlu dilakukan ialah memperjelas unsur-unsur tindak pidana, parameter pembuktiannya, dan hubungan antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang timbul.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan perkembangan putusan pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, misalnya, menghapus kata “dapat” dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan tersebut mengubah pendekatan pembuktian kerugian negara pada kedua pasal itu, sehingga kerugian tidak cukup hanya berupa kemungkinan atau potensi, tetapi harus dibuktikan secara nyata. (Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016)

Dalam praktik, penegak hukum karena itu perlu membuktikan setiap unsur delik secara terpisah. Unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat, serta kerugian yang disyaratkan dalam rumusan delik tidak boleh dicampuradukkan.

Kerugian yang timbul dari keputusan buruk tidak dengan sendirinya membuktikan niat koruptif. Namun, unsur kesalahan juga tidak boleh menjadi celah untuk meloloskan pelaku hanya karena tidak ada pengakuan mengenai niat jahat.

Kesalahan atau kesengajaan dapat dinilai melalui bukti objektif, seperti rekayasa dokumen, konflik kepentingan yang disembunyikan, penerimaan keuntungan tidak sah, manipulasi proses pengadaan, atau pengabaian prosedur secara sadar untuk menguntungkan pihak tertentu. Semua indikator itu tetap harus diuji dalam konteks perkara, bukan diperlakukan sebagai bukti tunggal yang otomatis menentukan kesalahan.

Kepastian Hukum Membutuhkan Batas yang Terukur

Dari perspektif hukum tata negara, kepastian hukum merupakan bagian dari asas negara hukum dan perlindungan hak atas proses hukum yang adil.

Rumusan pidana yang kabur dapat memberikan ruang diskresi terlalu besar kepada penyidik dan penuntut. Dalam keadaan tertentu, ketidakjelasan tersebut berisiko membuat hukum diterapkan secara tidak konsisten atau bahkan digunakan sebagai alat tekanan politik.

Namun, memberikan kekebalan kepada pengambil keputusan atas nama risiko bisnis juga bukan jalan keluar. Perlindungan yang terlalu luas dapat melahirkan kekuasaan ekonomi tanpa akuntabilitas.

Karena itu, batas antara kesalahan administrasi, risiko bisnis, dan tindak pidana harus dirumuskan secara lebih terukur. Penegak hukum perlu menjelaskan dasar untuk membawa suatu perkara ke ranah pidana, sedangkan pengadilan harus konsisten menjabarkan mengapa unsur-unsur delik dinyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Reformulasi tersebut sebaiknya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan jika memang diperlukan, bukan hanya mengandalkan surat edaran atau pedoman internal yang kedudukan hukumnya terbatas.

Penjelasan dan penerapan unsur kerugian negara perlu memperhatikan metode penghitungan, dasar penilaian, asumsi yang digunakan, serta hubungan kausal antara perbuatan yang didakwakan dan kerugian yang diklaim.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor, dan tenaga ahli sesuai kewenangannya perlu menjelaskan dasar teknis penghitungan secara transparan agar dapat diuji oleh para pihak. Namun, hasil audit bukan putusan tentang bersalah atau tidaknya seseorang. Bukti audit membantu menerangkan aspek keuangan, sedangkan penilaian akhir atas seluruh unsur pidana tetap menjadi kewenangan hakim.

Tersangka atau terdakwa juga perlu memiliki kesempatan yang memadai untuk menguji metode penghitungan tersebut, mengajukan ahli tandingan, serta menyampaikan keberatan dalam proses peradilan yang terbuka dan independen.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pasal, tetapi juga oleh kualitas rumusan, mutu pembuktian, dan konsistensi penerapannya.

Kesalahan Administrasi Tidak Sama dengan Korupsi

Hukum administrasi negara harus menjadi salah satu garis pembeda yang bekerja secara efektif, bukan alasan untuk menunda penindakan terhadap perbuatan yang sejak awal memperlihatkan indikasi kuat tindak pidana.

Kekeliruan prosedur, keputusan yang tidak efisien, atau kerugian akibat perubahan kondisi pasar dapat diselesaikan melalui koreksi administratif, tuntutan ganti rugi, audit, maupun mekanisme perdata apabila unsur tindak pidana tidak terbukti.

Sebaliknya, pengaturan tender, transaksi fiktif, manipulasi penilaian aset, suap, dan konflik kepentingan yang sengaja disembunyikan harus diproses melalui jalur pidana jika seluruh unsur deliknya terpenuhi.

Pengembalian uang negara memang penting untuk memulihkan aset publik, tetapi tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidananya telah terbukti.

Pemeriksaan juga dapat disusun secara berjenjang. Audit kepatuhan dan pemeriksaan administratif dapat membantu mengidentifikasi sifat penyimpangan, tetapi tidak boleh dijadikan prasyarat mutlak untuk memulai penyidikan ketika sudah terdapat bukti awal yang memadai tentang suap, pemalsuan, atau upaya menghilangkan barang bukti.

Kuncinya adalah alasan yang transparan dan dapat diuji. Penegak hukum perlu mencatat mengapa suatu perkara ditempuh melalui jalur administratif, perdata, atau pidana. Pada saat yang sama, pilihan jalur tersebut harus tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan demikian dapat mengurangi kriminalisasi atas kesalahan yang tidak memenuhi unsur pidana tanpa menciptakan ruang aman bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Business Judgment Rule Bukan Tameng bagi Korupsi

Perhatian khusus perlu diberikan kepada direksi dan pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kegiatan bisnis, kerugian merupakan salah satu risiko yang tidak selalu dapat dihindari. Perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi dan perhitungan yang wajar, tetapi tetap mengalami kerugian akibat perubahan harga, kondisi pasar, atau faktor yang tidak dapat diperkirakan secara akurat.

Karena itu, prinsip business judgment rule (BJR) layak dijadikan salah satu alat uji untuk membedakan keputusan bisnis yang wajar dari penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini tidak boleh menjadi tameng mutlak bagi setiap keputusan direksi yang merugikan perusahaan.

Perlindungan layak diberikan apabila keputusan dibuat dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, melalui proses yang hati-hati, tanpa konflik kepentingan yang tidak semestinya, dan untuk kepentingan perusahaan.

Kegagalan usaha setelah melalui proses pengambilan keputusan yang wajar berbeda secara mendasar dari transaksi yang sejak awal direkayasa untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Karena itu, perlindungan harus melekat pada kualitas proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata pada jabatan pelakunya atau besarnya kerugian yang tercatat.

BJR juga tidak boleh menutup pemeriksaan atas dugaan suap, manipulasi, benturan kepentingan, atau tindakan melawan hukum lainnya. Jika unsur tindak pidana terbukti, alasan bahwa tindakan tersebut merupakan keputusan bisnis tidak dapat dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban.

Pemisahan ini penting agar direksi tidak takut mengambil keputusan bisnis yang sah, tetapi juga tidak menjadikan risiko bisnis sebagai dalih untuk menghindari pertanggungjawaban atas penyimpangan.

Reformasi Harus Memperkuat Pemberantasan Korupsi

Perdebatan tentang unsur kerugian negara memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana harus menjaga dua kepentingan sekaligus: mencegah kriminalisasi terhadap kebijakan dan keputusan bisnis yang sah, serta memastikan penyalahgunaan kewenangan tetap dapat ditindak.

Perbedaan pandangan juga tampak di antara lembaga pemerintah. Yusril Ihza Mahendra menilai pembaruan UU Tipikor perlu dipertimbangkan agar lebih selaras dengan UNCAC. Sementara itu, KPK menyatakan tidak setuju jika unsur kerugian negara dihilangkan secara keseluruhan dan menekankan pentingnya mempertahankan dasar penindakan terhadap korupsi yang merugikan keuangan negara. (Laporan mengenai pandangan Yusril dan sikap KPK; respons KPK)

Perbedaan tersebut seharusnya menjadi ruang untuk menyusun pembaruan hukum secara cermat. Tujuannya bukan memenangkan satu kepentingan institusi, melainkan membangun sistem hukum yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Reformasi setidaknya perlu diarahkan pada empat hal: memperjelas unsur delik dan standar pembuktian; memperkuat transparansi penghitungan kerugian negara; memastikan pemisahan yang konsisten antara kesalahan administrasi dan tindak pidana; serta memberikan perlindungan yang proporsional terhadap keputusan bisnis yang diambil secara sah dan beriktikad baik.

Pada saat yang sama, jangkauan pemberantasan korupsi harus tetap mampu menjangkau berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyuapan dan perbuatan lain yang diatur sebagai tindak pidana. Penerapan standar internasional melalui UNCAC juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kerangka hukum nasional.

Pada akhirnya, yang perlu dipertahankan bukan rumusan delik yang kabur sehingga membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat, melainkan hukum yang tegas terhadap korupsi dan adil terhadap keputusan sah yang mengandung risiko.

Dalam negara hukum, direksi BUMN tidak boleh dihukum hanya karena perusahaan mengalami kerugian. Sebaliknya, kerugian bisnis juga tidak boleh menjadi kedok untuk melindungi transaksi yang direkayasa, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Kerugian negara tetap penting sebagai unsur delik yang relevan, tetapi pembuktiannya harus disiplin, objektif, dan dapat diuji. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan dua fungsi secara bersamaan: melindungi pengambil keputusan yang bertindak secara sah dan memastikan pelaku korupsi tidak lolos dari pertanggungjawaban.