Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengadaan Beras Bulog Tembus 4,13 Juta Ton
InfoNasabah.com - Ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun pertama masa jabatan. Sejumlah capaian tercatat, mulai dari peningkatan produksi padi dan jagung pada 2025 hingga penguatan pengadaan beras dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah pada 2026.
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mencatat pengadaan gabah dan beras dalam negeri mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Bulog.
Angka itu juga melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, terutama di wilayah sentra produksi pangan.
“Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” ujarnya dalam keterangan resmi Bulog, Jumat (9/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari daya tahan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim. Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi fenomena El Nino dan kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pangan.
“Alhamdulillah, swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2026). Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Produksi Padi dan Jagung Mengalami Peningkatan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi nasional sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 53,14 juta ton GKG.
Setelah dikonversi menjadi beras untuk konsumsi penduduk, produksi beras pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Angka tersebut bertambah 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare.
Peningkatan terjadi pula pada komoditas jagung. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, tumbuh 6,74 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 15,14 juta ton.
Kenaikan produksi padi dan jagung mendukung ketersediaan pangan nasional serta pasokan bahan baku pakan. Namun, keberlanjutan produksi tetap memerlukan dukungan infrastruktur pertanian, pengelolaan lahan, dan antisipasi terhadap perubahan cuaca.
Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,6 Juta Ton
Selain mendorong produksi dan penyerapan hasil panen, pemerintah memperkuat ketersediaan pangan melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP berada di kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya cadangan tersebut untuk menjaga ketersediaan dan akses masyarakat terhadap beras.
“Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton,” ujarnya saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (17/9/2026).
Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan bantuan beras bagi 33,24 juta penerima untuk periode Oktober–Desember 2026. Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan dengan penyaluran bertahap sesuai ketentuan program.
Di tingkat hulu, pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung penyerapan hasil panen sekaligus menjaga kepentingan petani.
Irigasi dan Teknologi Digital Dukung Produktivitas
Peningkatan produksi pangan turut ditopang pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi. Infrastruktur ini dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mengurangi risiko gangguan produksi akibat kekeringan.
Pada 2025, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare lahan. Pada 2026, cakupannya ditargetkan meningkat menjadi 750.000 hektare.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengembangkan pemanfaatan internet of things (IoT) dan kecerdasan artifisial untuk membantu petani memantau kondisi lahan dan mengelola pemupukan secara lebih tepat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya memastikan manfaat teknologi menjangkau masyarakat perdesaan, termasuk petani di sentra produksi pangan.
“Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” ujar Meutya dalam keterangan resmi Kemkomdigi pada 6 Oktober 2026.
Salah satu penerapan teknologi tersebut dilaporkan berlangsung di Sragen, Jawa Tengah. Penggunaan sensor tanah disebut mampu menekan pemakaian pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare, atau berkurang sekitar 53 persen.
Sementara itu, di Sukabumi, Jawa Barat, teknologi IoT dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk memantau kondisi air dan mendukung kegiatan produksi. Kemkomdigi juga mendorong penggunaan teknologi untuk memperluas akses informasi mengenai program pemerintah serta mendukung kegiatan petani dan pelaku usaha pangan.
Sentra Produksi Pangan dari Sumatera hingga Papua
Ketahanan pangan nasional turut ditopang kontribusi berbagai daerah. Di Sumatera, produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung juga menjadi wilayah penting dalam produksi pangan di kawasan tersebut.
Di Pulau Jawa, Jawa Timur mencatat produksi padi sebesar 10,44 juta ton GKG, sedangkan Jawa Barat mencapai 10,23 juta ton GKG pada 2025. Kedua provinsi tersebut menjadi penopang utama produksi padi nasional.
Di luar Jawa, Kalimantan Selatan mencatat produksi sekitar 1,18 juta ton GKG, naik 14,55 persen dibandingkan 2024. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG atau meningkat 13,45 persen, sementara Nusa Tenggara Barat mencapai 1,71 juta ton GKG atau tumbuh 17,56 persen.
Papua Selatan juga berkontribusi terhadap produksi nasional dengan capaian 362.540 ton GKG pada 2025.
Penguatan sektor pertanian di kawasan timur Indonesia dilakukan melalui perluasan dan optimalisasi lahan. Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare cetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua hingga 2026.
Program tersebut membutuhkan pendampingan petani, kesiapan sumber air, tata kelola lahan yang jelas, serta perlindungan kepentingan masyarakat setempat agar peningkatan produksi berlangsung secara berkelanjutan.
Tantangan Ketahanan Pangan Masih Membayangi
Di tengah capaian tersebut, penguatan ketahanan pangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Peningkatan produksi dan cadangan perlu diimbangi dengan pengendalian harga di tingkat konsumen, kelancaran distribusi antardaerah, perlindungan pendapatan petani, serta antisipasi cuaca ekstrem.
Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 mengalami penurunan secara tahunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan produksi dan memastikan pasokan pangan tersedia sepanjang tahun.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi penting agar peningkatan produksi diikuti penyerapan hasil panen yang optimal, kapasitas penyimpanan yang memadai, serta distribusi pangan dengan harga terjangkau.
Dengan dukungan sentra produksi dari Sumatera hingga Papua, penguatan cadangan, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi pertanian, pemerintah berupaya menjaga kemandirian pangan sekaligus mempertahankan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
