DPR Buka Masa Persidangan II 2026–2027, Ini Agenda Komisi V dan Komisi III
InfoNasabah.com - DPR RI memulai Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 setelah Rapat Paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dinyatakan memenuhi kuorum. Dalam rapat tersebut, sebanyak 403 anggota tercatat menandatangani daftar hadir, sementara 11 anggota lainnya mengajukan izin.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan jumlah kehadiran itu saat memimpin rapat. Dengan demikian, total anggota yang tercatat hadir dan mengajukan izin mencapai 414 orang.
"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada Pembukaan rapat DPR RI hari ini telah ditandangani oleh 403 anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/11/2026).
Setelah menyampaikan jumlah anggota yang hadir, Puan mengonfirmasi terdapat 11 anggota yang tidak mengikuti rapat dan telah mengajukan izin. Ia kemudian menyatakan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dapat dibuka.
" Dengan demikian kuorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirahmanirahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 kami nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.
Puan Buka Masa Persidangan II DPR
Rapat paripurna dimulai pukul 10.30 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pidato Puan Maharani sebagai penanda pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Setelah pembukaan masa sidang, sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) telah menjadwalkan agenda pertemuan dengan pihak eksternal dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU).
Komisi V DPR, misalnya, menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan tersebut akan melibatkan Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada melalui Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
RDPU tersebut diagendakan sebagai konsultasi publik terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Komisi III Jadwalkan RDPU dan Rapat Panja RUU Perampasan Aset
Sementara itu, Komisi III DPR menjadwalkan RDPU pada pukul 15.00 WIB dengan menghadirkan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Agenda pertemuan tersebut adalah mendengarkan masukan mengenai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Pembahasan RUU tersebut juga dijadwalkan berlanjut melalui rapat panitia kerja (Panja) pada pukul 16.30 WIB. Rapat Panja akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
