Bawaslu Gorontalo Gandeng KemenHAM Awasi Netralitas ASN dan Cegah Politik Uang
InfoNasabah.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), mencegah politik uang, serta menjaga akurasi data pemilih.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak politik dan mendorong pengawasan demokrasi secara berkelanjutan, termasuk di luar tahapan pemilu.
Pembahasan kerja sama berlangsung dalam pertemuan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menjelaskan bahwa pengawasan tidak berhenti ketika pemilu belum memasuki tahapan. Salah satu kegiatan yang tetap dilakukan adalah pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan.
Selain itu, Bawaslu terus mendorong edukasi publik agar masyarakat memahami hak pilih, mengenali potensi pelanggaran, serta berani melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Netralitas ASN dan Politik Uang Jadi Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Sarton Dali menyoroti pentingnya menjaga netralitas ASN dalam kehidupan demokrasi. Menurut pembahasan yang disampaikan, ASN tetap memiliki hak politik sebagai individu, tetapi tidak diperkenankan menggunakan jabatan maupun kewenangannya untuk menunjukkan keberpihakan.
Praktik politik uang juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas proses demokrasi. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak politik dinilai turut menjadi tantangan dalam membangun partisipasi pemilih yang berkualitas.
Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman agar menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan karena imbalan finansial maupun popularitas calon.
Akurasi data pemilih turut menjadi pembahasan penting. Pembaruan data kependudukan dan pemilih diperlukan agar daftar pemilih sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Pengawasan Data Pemilih Dilakukan hingga Tingkat Wilayah
Untuk memastikan kesesuaian data, Bawaslu menerapkan sejumlah metode pengawasan, mulai dari pemantauan langsung, uji petik, hingga survei.
Pengawasan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah desa, pengurus RT/RW, dan pemerintah kecamatan. Melalui kerja sama di tingkat wilayah, data yang tercatat dapat dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Bawaslu dan KemenHAM memandang koordinasi antarlembaga sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pencegahan pelanggaran sekaligus melindungi hak politik masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, kedua pihak membahas peluang membangun kerja sama formal. Bentuk kolaborasi yang dijajaki antara lain penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) serta pelaksanaan program edukasi publik secara bersama.
