Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, MPR Mulai Bahas Pengisian Jabatan Wapres
InfoNasabah.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wakil Presiden pengganti.
Muzani menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, tenggat waktu tersebut merujuk pada ketentuan konstitusi.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani.
Ia mengatakan MPR telah mulai mempersiapkan tahapan yang diperlukan. Muzani juga berharap proses pengisian jabatan tersebut dapat berlangsung lancar dengan dukungan masyarakat.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," lanjutnya.
"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.
Gibran serahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR
Sebelum pernyataan tersebut disampaikan, Gibran telah bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran dirinya. Menanggapi hal itu, pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan guna membahas langkah-langkah berikutnya.
Pembahasan kemudian akan dilanjutkan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Forum tersebut disiapkan untuk membicarakan tahapan lanjutan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden. Presiden mengajukan kedua calon tersebut paling lambat 14 hari setelah menerima permintaan dari MPR.
