KPK Periksa Dua Pihak Swasta, Dalami Dugaan Aliran Uang ke Anom Widiyantoro
InfoNasabah.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyerahan uang dari pihak swasta kepada Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta.
Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua saksi dari kalangan swasta, yakni Rizki Slamet Apriadi dan Unggul Sakti Kurniawan, yang disebut sebagai pemilik PT Pilar Utama. Keduanya dimintai keterangan mengenai dugaan pemberian uang atau gratifikasi kepada Anom.
“Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Namun, Budi belum menjelaskan besaran uang yang diduga diserahkan maupun tujuan pemberian tersebut.
Empat orang ditetapkan sebagai tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (28/7/2026).
Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias. Dua tersangka lainnya yakni Mohamad Haris alias Gus Haris, yang merupakan orang kepercayaan Bupati, serta Lilik Budi Suprianto, pihak swasta yang juga merupakan ayah Setya Budi Dias.
Penetapan tersangka diumumkan pada Kamis (30/7/2026), setelah KPK menyatakan telah memperoleh kecukupan alat bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang Tersangka,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Bupati diduga kumpulkan uang Rp1,98 miliar
KPK menduga Anom Widiyantoro bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi.
Dari praktik tersebut, Gus Haris disebut mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
“AWI melalui GHA diduga meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Adapun GHA mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar,” ujar Ahmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/7/2026).
Dalam penelusurannya, KPK menemukan bahwa sebagian uang yang dikumpulkan tersebut diduga digunakan untuk mengurus penyelesaian perkara dugaan tindak pidana korupsi melalui oknum di KPK.
Menurut penyidik, Gus Haris kemudian menemui adik iparnya, Harun, untuk diperkenalkan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik disebut sebagai pihak yang menawarkan bantuan pengurusan perkara yang menyeret nama Bupati Pemalang.
Pertemuan antara Anom, Gus Haris, dan Lilik berlangsung sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Lilik diduga meminta uang sebesar Rp2 miliar untuk pengurusan perkara.
“Selanjutnya pertemuan AWI (Anom), GHA (Gus Haris), dan LBS (Lilik) pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Dalam pertemuan tersebut, LBS meminta uang pengurusan perkara sejumlah Rp2 miliar,” kata Taufik.
Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik
KPK menjelaskan, pada pertemuan kedua, Anom dan Gus Haris disebut telah diyakinkan bahwa Lilik dapat membantu mengurus perkara tersebut. Setelah itu, ketiganya diduga mencapai kesepakatan untuk menyiapkan uang yang diminta.
Dari total uang yang dikumpulkan Gus Haris melalui permintaan kepada perangkat daerah dan pihak swasta, sebesar Rp1,2 miliar diduga diserahkan kepada Lilik.
“Selanjutnya, dari pengumpulan uang yang dilakukan Bupati melalui GHA (Gus Haris) dari sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta tersebut, pada akhirnya diberikan senilai Rp1,2 miliar oleh GHA kepada LBS,” tutur Taufik.
KPK menyatakan masih menelusuri penggunaan dan keberadaan sisa uang yang dikumpulkan Gus Haris.
“ Terkait sisa uang yang dikumpulkan oleh GHA, KPK masih akan melakukan penelusuran,” sambungnya.
Setelah penetapan tersangka, KPK melakukan penahanan terhadap keempat tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Pemeriksaan terhadap dua saksi swasta pada 17 November 2026 menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.
