Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus HGB ATR/BPN, Dewas dan Inspektorat KPK Masih Periksa Internal
InfoNasabah.com - Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya pemeriksaan internal yang dilakukan kedua unsur pengawasan tersebut. Pemeriksaan bertujuan memverifikasi dan mengklarifikasi informasi mengenai kemungkinan kebocoran dokumen selama proses penanganan perkara.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Ahmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan berkaitan dengan informasi yang diperoleh selama kegiatan penyelidikan tertutup hingga perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Meski pemeriksaan internal masih berlangsung, KPK memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik juga masih mendalami dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan dan mutasi jabatan.
KPK telusuri aliran uang pengurusan HGB dan HGU
Dalam perkembangan penyidikan, KPK memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri sumber dan aliran dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan HGB.
Menurut Ahmad Taufik, penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya aliran uang terkait proses mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Dana tersebut juga diduga berhubungan dengan pengurusan layanan pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan HGB.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Temuan tersebut masih didalami penyidik untuk melengkapi alat bukti dan memperjelas keterkaitan aliran dana dengan perkara yang sedang ditangani.
Pemeriksaan internal KPK masih berproses
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pegawai internal terkait dugaan kebocoran dokumen masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dan Dewas sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal lembaga.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan internal atau check and balances berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, proses tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, standar disiplin, serta kode etik dan perilaku pegawai KPK.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Di sisi lain, Budi menegaskan bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN tidak terhenti akibat pemeriksaan internal tersebut. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap dia.
Dengan demikian, KPK menjalankan dua proses secara bersamaan, yakni pemeriksaan internal untuk menelusuri dugaan kebocoran dokumen dan penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan di ATR/BPN.
