KPK Periksa Sri Pangestuti dan Umar Khayam soal Dugaan Gratifikasi Gatot
InfoNasabah.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gatot Heroe Hernanda (GH). Penyidikan kini berfokus pada penelusuran aliran uang dari pihak swasta yang diduga berkaitan dengan pengaturan jalur importasi barang.
Untuk mengembangkan perkara tersebut, penyidik memeriksa pihak swasta berinisial SP, yakni Sri Pangestuti. Keterangan SP dibutuhkan untuk mengungkap dugaan pemberian uang kepada pegawai Bea dan Cukai, khususnya Gatot, yang diduga memanfaatkan kewenangannya dalam mengatur jalur masuk barang impor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap SP bertujuan memperkuat bukti dugaan gratifikasi yang telah menjerat Gatot sebagai tersangka.
"Keterangan SP untuk memperkuat adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Saudara GH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi, Rabu (18/11/2026).
Penyidik juga meminta keterangan dari kalangan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu pegawai yang telah diperiksa adalah Umar Khayam (UK).
Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap UK yang dijadwalkan pada Senin (16/11/2026) turut diarahkan untuk menggali informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh Gatot selama bekerja di lingkungan Bea dan Cukai.
Informasi dari kedua saksi tersebut digunakan penyidik untuk menelusuri pergerakan uang sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan jalur importasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat konstruksi perkara gratifikasi yang diduga diterima pejabat Bea dan Cukai.
Gatot telah ditahan KPK sejak 26 Agustus 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang atau jatah bulanan dari John Field, bos PT Blueray.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein mengungkapkan, nilai uang yang diduga diterima Gatot mencapai Rp3,25 miliar.
"Gatot Heroe Hernanda tercatat menerima Rp3,25 miliar," kata Achmad Taufik Hussein.
Dalam uraian perkara, Gatot disebut sebagai salah satu pejabat yang diduga menerima suap dalam rangkaian kasus tersebut.
Kasus ini berawal dari pemanggilan John Field oleh Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan. Seusai pemanggilan itu, John bertemu dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal serta Gatot Heroe Hernanda. Pertemuan tersebut membahas upaya memperlancar proses kepabeanan.
Rizal selanjutnya mempertemukan John Field dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.
Setelah pertemuan itu, Orlando Hamonangan diduga meminta sejumlah setoran dengan nilai yang meningkat, yakni Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar untuk tiga pos berbeda.
John Field kemudian menyerahkan jatah bulanan menggunakan mata uang dolar Singapura. Uang tersebut diduga mencakup bagian untuk Gatot Heroe Hernanda. Penyerahan uang kepada Gatot disebut dilakukan langsung oleh Enov Puji Wijanarko di ruang kerja Gatot.
Dalam rangkaian perkara yang sama, Rizal juga disebut menginstruksikan stafnya untuk mempercepat pemeriksaan fisik kontainer milik perusahaan John Field agar proses pemeriksaan tidak berlangsung terlalu lama.
Atas dugaan penerimaan tersebut, Gatot disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b jo Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gatot juga disangkakan melanggar Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 126 dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
